Informasi adanya suap terkait pemberian sel mewah di Lembaga Pemasyarakatan (LP) memang selalu dibantah baik oleh napi maupun petugas. Namun, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mempunyai informasi kuat tentang hal itu.
Dalam waktu dekat, seluruh informasi dan data yang diperoleh satgas akan dilaporkan pada Presiden SBY dan Menkum HAM Patrialis Akbar.
"Walaupun kita nanya secara tertutup, mereka tetap tidak ngaku. Tapi kita tidak percaya. Dari sumber lain yang sangat kuat, dugaan itu (suap) ada," kata anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Yunus Husein, saat dihubungi lewat telepon, Selasa (12/1/2010).
Menurut Yunus, sumber lain itu mengatakan adanya praktik pemberian uang secara rutin bulanan kepada petugas LP. Pemberian tersebut dinamakan layaknya program Presiden bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Setorannya kita duga setiap bulan," lanjutnya.
Namun, Yunus enggan merinci lebih jauh soal jumlah setoran dan para pejabat yang menerima uang tersebut. Penyelidikan lebih jauh ia serahkan pada lembaga penegak hukum.
Sebagai ketua Pusat Penelusuran Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus juga berjanji akan membantu para penegak hukum yang ingin menyelidiki dugaan suap tersebut. Jika ada permintaan, rekening para pejabat LP akan telusuri.
"Hingga saat ini belum ada. Tapi kalau ada, kita akan bantu," tutupnya.
Sumber : detikcom - Selasa, 12 Januari
Dalam waktu dekat, seluruh informasi dan data yang diperoleh satgas akan dilaporkan pada Presiden SBY dan Menkum HAM Patrialis Akbar.
"Walaupun kita nanya secara tertutup, mereka tetap tidak ngaku. Tapi kita tidak percaya. Dari sumber lain yang sangat kuat, dugaan itu (suap) ada," kata anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Yunus Husein, saat dihubungi lewat telepon, Selasa (12/1/2010).
Menurut Yunus, sumber lain itu mengatakan adanya praktik pemberian uang secara rutin bulanan kepada petugas LP. Pemberian tersebut dinamakan layaknya program Presiden bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Setorannya kita duga setiap bulan," lanjutnya.
Namun, Yunus enggan merinci lebih jauh soal jumlah setoran dan para pejabat yang menerima uang tersebut. Penyelidikan lebih jauh ia serahkan pada lembaga penegak hukum.
Sebagai ketua Pusat Penelusuran Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus juga berjanji akan membantu para penegak hukum yang ingin menyelidiki dugaan suap tersebut. Jika ada permintaan, rekening para pejabat LP akan telusuri.
"Hingga saat ini belum ada. Tapi kalau ada, kita akan bantu," tutupnya.
Sumber : detikcom - Selasa, 12 Januari
