Sumber :Sumut Pos
13:09 | Sunday, 1 November 2009
Awasi Orang Masak Hingga Menyembelih Ayam
SERTIFIKASI HALAL:
Imam menunjukkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaganya. //AKHMAD ZAINI / jpnn
Supervesor Sertifikasi Halal di Perth asal Indonesia
Di negara yang mayoritas penduduknya non Muslim seperti Perth, Australia Barat, keberadaan lembaga yang memberikan sertifikasi halal sangat penting artinya bagi umat Islam yang ada di daerah itu. Dan ternyata, salah satu orang yang berada di balik lembaga penting itu adalah orang Indonesia.
AKHMAD ZAINI, Perth
Sedan Mercedes Benz cat putih ber henti di depan bangunan tua di 7 Malvern Road, Rivervale, Perth Australia. Setelah pintu kanan depan mobil tersebut terbuka, seorang laki-laki bersorban keluar dari mobil keluaran tahun 1999-an dan langsung bergegas menuju bangunan tua yang ternyata sebuah masjid.
Di depan bangunan yang mirip rumah tersebut tidak ada tulisan masjid atau nama masjid (Al-Ikhlas, misalnya) seperti di Indonesia. Di tembok bagian atas hanya ada tulisan Islamic Council. Begitu juga dengan kubah, juga tidak ada. Sehingga, kalau hanya lewat sekilas, orang pasti tidak mengenali kalau itu sebuah masjid
Kendati kondisinya tidak terlalu layak, namun masjid tersebut tidak sulit dicari. Ini karena kondisinya yang masih di tengah-tengah kota Perth.
“Bangunan ini bekas rumah. Memang tidak mengalami perubahan yang berarti. Hanya sekat-sekat di dalamnya sudah tidak ada lagi,” jelas laki-laki yang keluar dari mobil tadi. Setelah berkenalan, laki-laki tersebut ternyata bernama Imam Abdul Jalil Ahmad. Dia adalah imam di masjid tersebut.
Hari itu (Kamis, 29/10), saya yang sedang meliput Dialog Antar Iman di Perth, memang sengaja “membolos” dan janjian untuk ketemu dia. Karena menurut informasi dari para mahasiswa Indonesia di Perth, Imam termasuk salah satu tokoh Islam di Perth yang cukup dikenal. Dia memimpin salah satu lembaga (semuanya ada lima) yang dipercaya memberikan sertivikasi halal bagi rumah makan (restoran), super market/mini market, penjual daging atau roti, sea food, dan lain sebagainya yang ada di Perth.
Imam menceritakan kalau dirinya datang ke Perth pada 1986. Dia berasal dari Pidi, Nonggroe Aceh Darussalam. Selepas lulus dari Fakultas Tarbiyah IAIN Arraniry, Aceh, pria kelahiran 11 Agustus 1955 tersebut merantau ke Malaysia. Dari Malaysia itulah dia mendapatkan tawaran untuk menjadi imam masjid di Perth.
“Saat itu, imamnya cuti. Jadi, saya diminta untuk menggantikan,” kata Imam. Dari sanalah dia akhirnya terbang ke Perth. Saat ini, dia berstatus penduduk tetap.
Imam mengatakan, keberadaan lembaganya cukup penting bagi masyarakat di Perth. Maklum, di negara yang mayoritas penduduknya non muslim, mencari dan mengenali makanan halal tidaklah mudah.
“Seperti daging ayam atau sapi. Kendati daging dari dua binatang itu halal bagi umat Islam, namun cara penyembelihannya sangat menentukan halal-tidaknya daging tersebut untuk dikosumsi,” kata bapak lima anak ini.
Karena itu, sertifikat halal yang dikeluarga sebuah lembaga seperti The Islamic Council of Western Australia, tempat di mana Imam mengabdikan diri sangat penting. Karena dari sanalah sebuah makanan bisa dipastikan ke halalannya.
Imam menuturkan, untuk mengeluarkan sertifikasi halal, dirinya sebagai supervisor sangat hati-hati. Selain meneliti bahan-bahan makanan tersebut dengan teliti, dirinya juga melakukan pemantauan terhadap proses pengolahannya.
“Untuk daging sapi atau ayam, kami memantau saat hewan tersebut disembelih. Penyembelihnya juga kami tanya agamanya. Orang itu harus muslim. Orang tersebut juga harus mengetahui tata cara menyembelih hewan ternak,” jelasnya.
Lalu, bagaimana cara masyarakat mengetahui kalau sebuah makanan telah mendapatkan sertivikasi halal dari The Islamic Council” “Biasanya, penjual akan menempelkan sertivikasi halal di depan pintu rumah makan, atau toko,” terang Imam.
Imam menuturkan, kendati jumlahnya belum banyak, perkembangan umat Islam di Perth cukup menggembicarakan. Sejak peristiwa 11 September (gedung WTC New York dibom), jumlah umat Islam terus bertambah. “Setelah peristiwa itu, setiap bulan rata-rata saya mengislamkan 3 orang. Padahal sebelumnya, paling satu atau bahkan tidak ada,” kata Imam. Jumlah itu semakin banyak karena banyak mahasiswa Indonesia yang mengambil study di kota yang cukup lenggang ini.
Selain bisa melihat langsung sertifikat halal di toko atau rumah makan, pihak Islam Council juga mengeluarkan buku panduan yang berisi daftar toko atau rumah makan yang telah mendapatkan sertivikasi halal. Selain mencantumkan nama toko, buku tersebut juga mencantumkan alamat serta nomor telepon yang bisa dihubungi.
“Setiap tahun buku itu kita perbaharui. Sebab, toko atau rumah makan yang mengajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal terus bertambah,” kata Imam yang mengaku masih rindu untuk kembali ke tanah kelahirannya Aceh ini.
Sunday, November 1, 2009
Sumut Pos 1 November 2009
Pegawai KPK Ikut Resah
13:17 | Sunday, 1 November 2009
Pemerintah Rapat Antisipasi Demo Besar
JAKARTA-Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum di tanah air benar-benar di ujung tanduk. Konflik tak berujung yang mengakibatkan penahanan dua pimpinan non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah membikin sebagian besar pegawai KPK resah. Mereka sempat terpikir mogok masal, karena para pimpinan tak berani mengambil keputusan tegas menjaga kewibawaan lembaga itu.
Keresahan itu ditambah dengan rencana Polri menyelidiki soal beredarnya transkip rekaman yang diduga berisi rekayasa kasus Chandra-Bibit. Sebab, bisa saja para pegawai KPK yang terkait dengan penyadapan bisa diseret-seret.
Seorang sumber yang dekat dengan pejabat KPK mengungkapkan bahwa keresahan akibat konflik itu terus merayap di kalangan karyawan. Mereka amat menunggu ketegasan sikap pimpinan. Dia menceritakan, saat Polri memutuskan penahanan Bibit dan Chandra, seluruh pejabat struktural berkumpul menghadap lima pimpinan. Mereka mendesak agar ada keputusan. “Kalau tak bersikap, mereka dan lima pimpinan harus mengundurkan diri malam itu juga,” ungkap sumber itu menirukan sikap para pejabat strukturaln
Namun, beberapa pimpinan mengajukan pertimbangan. Kalau memilih mundur, maka hari itu merupakan kemenangan koruptor. “Tapi ada yang berhasil meyakinkan untuk memilih mundur kalau persoalan makin kebablasan,” ujarnya. Pilihan mereka jelas. Apabila maju terus seperti sebelumnya mereka dibayangi kriminalisasi dari polisi.
Malam itu, sejumlah pejabat struktural mendesak tetap ada sikap pimpinan KPK atas penahanan Bibit dan Chandra. “Mereka mengharapkan statemen menyesal dengan penahanan itu. Tapi yang muncul ternyata hanya keprihatinan saja,” ucapnya sambil mewanti-wanti namanya tak dikorankan.
Sebelumnya dalam konferensi pers Kamis (29/10), kata pertama yang diungkapkan Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean adalah prihatin dengan penahanan dua kolega mereka. Meski demikian sikap ini sudah menunjukkan kemajuan dibandingkan sebelumnya. Sebab, sejak mereka dilantik Presiden SBY, sama sekali tak ada pernyataan terhadap kriminalisasi Chandra dan Bibit itu. Dihubungi media saja, mereka juga ekstra sulit.
Semangat para karyawan sedikit terpompa saat lima pimpinan KPK berani mengajukan penangguhan penahanan. Meskipun sikap itu juga diwarnai dengan perdebatan alot. Sumber lain menerangkan kondisi psikologis karyawan lebih tertekan lagi. Ratusan karyawan yang 80 persennya anak muda itu mengikuti berita penahanan Bibit dan Chandra dengan perasaan resah.
Saat ini, mereka amat yakin bahwa Bibit dan Chandra sama sekali tak menerima uang yang dituduhkan itu. Sejak kasus itu meruap ke publik, diam-diam KPK membentuk penyelidikan informal untuk menelusuri kasus itu. Hasilnya jelas, sama sekali tak ada aliran dana kepada mereka berdua.
“Kalau pimpinan saja bisa dikriminalisasikan seperti itu bagaimana dengan kami,” ujar seorang karyawan. Sejak kasus itu mencuat, beberapa Direktur dan Deputi KPK juga berpindah ke kantor lain. Ini mengakibatkan komisi membuka lowongan baru untuk posisi itu di sebuah surat kabar nasional.
Sejumlah karyawan, kata sumber itu, mulai mengincar bisa berkarir di tempat lain. “Banyak yang melamar ke sana-sini,” jelas pria berkacamata itu. Dalam kasus itu, polisi telah memeriksa banyak saksi dari KPK. Mereka khawatir turut menjadi korban kriminalisasi. “Kami khawatir sekali. Padahal kami menjalankan tugas dengan benar sesuai undang-undang,” keluhnya.
Sejumlah perwira polisi yang ditempatkan di lembaga itu juga resah. “Kalau begini terus, mending saya balik lagi jadi Kanit Reskrim atau Kapolsek saja,” jelas salah seorang penyidik. Di KPK, saat ini ada 126 penyidik bantuan polisi.
Belum sampai keresahan itu mereda, Kapolri Bambang Hendarso Danuri memberikan pernyataan yang membikin mereka ketar-ketir lagi. Kapolri memerintahkan kepada resersenya untuk mengusut pihak-pihak yang membocorkan rekaman. Kapolri juga menguji apakah penyadapan yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur. “Ini membikin mereka lebih khawatir lagi. Anak-anak muda itu tak bisa tidur meskipun mereka bekerja sesuai aturan,” katanya. Padahal niat mereka tulus, membebaskan negara dari kanker korupsi.
Di tempat terpisah Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengungkapkan bahwa KPK tetap bekerja normal. “Kami tetap normal pemberantasan korupsi masih jalan terus,” jelasnya.
Plt pimpinan KPK Waluyo menegaskan sikap KPK dalam kasus ini tegas. “Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan,” jelasnya di gedung KPK kemarin.
Sementara itu besarnya dukungan masyarakat pada kasus penahanan Bibit Samad dan Chandra M Hamzah disikapi serius oleh Menkopolhukam Djoko Suyanto. Kemarin, mantan Panglima TNI itu mengundang Kepala BIN Sutanto, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderap Djoko Santoso,” Mendagri Gumawan Fauzi, dan perwakilan Deplu.
“Rapat menyikapi dinamika yang berkembang akhir-akhir ini. Dalam pembicaraan tadi tidak membicarakan kasus. Akan tetapi lebih besar dari itu bagaimana sistem proses pengadilan dan hukum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto usai rakor. Pemerintah, kata alumnus Akabri 1973, tidak ingin dinamika yang berkembang yang kini menjadi perhatian masyarakat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. “Jadi soal itu, kasus ini bagaimana dan menjadi apa, itu sudah sampai materi yang akan proses yang akan kita cermati untuk satu dua hari ke depan,” katanya.
Pemerintah mencermati masalah ini agar tidak menimbulkan ekses sosial yang menimbulkan keresahan yang lebih besar sehingga membuat program-program pemerintah tidak berjalan. “Bukan berarti kita mengurangi aspek demokrasi. Mau berpendapat silahkan, unjuk rasa juga diperbolehkan, kemudian mengambil aksi untuk mendukung dan tidak, silakan. Tetapi kita harus berpikir pada tataran yang lebih besar daripada itu. Apakah kita ingin peristiwa-peristiwa 10 tahun lalu. Atau mari kita ikuti proses hukum sesuai yang ada, di sisi lain kita juga meneruskan derap langkah pembangunan kita,” katanya.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos (grup Sumut Pos), dalam rapat kemarin Kepala BIN melaporkan adanya kemungkinan demonstrasi besar-besaran mendukung Bibit dan Chandra. “Semua informasi di lapangan dilaporkan langsung ke Menkopolhukam sebagai pengendali utama,” kata sumber itu.
Demonstrasi di Jakarta dilaporkan akan membesar mulai pekan depan. “Tadi, sudah ada laporan dari elemen mana saja dan berapa estimasi massanya,” kata sumber itu. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memilih bungkam usai rapat. Dengan wajah masam, Kapolri buru-buru meninggalkan wartawan. “No comment, no comment,” katanya.
Gur Dur Dukung KPK
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur mendukung lembaga antikorupsi itu untuk maju terus pantang mundur. “Ngapain takut, polisi juga orang,” kata Gus Dur saat berkunjung ke kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (31/10).
Gus Dur menyambangi KPK untuk memberi dukungan moral kepada lembaga antikorupsi yang sedang didera banyak masalah itu. Kedatangan tokoh Nahdatul Ulama itu pun dirasa memberi kekuatan kepada KPK.
Selain itu, Gus Dur juga menyatakan kesiapannya untuk menjamin penangguhan penahanan untuk Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dukungan ini menambah panjang deretan tokoh nasional yang rela pasang badan untuk dua pimpinan KPK nonaktif itu.
Staf khusus presiden bidang hukum, Denny Indrayana mengaku tidak benar bila presiden berupaya melemahkan KPK. Yang ada, justru presiden ingin menjaga eksistensi KPK. “Buktinya, presiden menolak ide pencabutan kewenangan penuntutan dan penyadapan oleh KPK, karena bila penuntutan dan penyadapan dihilangkan, sama halnya mematikan KPK,” kata Denny saat Diskusi bertema ‘Drama Penahanan Bibit-Chandra’ yang digelar di Pakubuwono, Jakarta, kemarin (31/10). (git/fal/rdl/sam/jpnn)
13:17 | Sunday, 1 November 2009
Pemerintah Rapat Antisipasi Demo Besar
JAKARTA-Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum di tanah air benar-benar di ujung tanduk. Konflik tak berujung yang mengakibatkan penahanan dua pimpinan non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah membikin sebagian besar pegawai KPK resah. Mereka sempat terpikir mogok masal, karena para pimpinan tak berani mengambil keputusan tegas menjaga kewibawaan lembaga itu.
Keresahan itu ditambah dengan rencana Polri menyelidiki soal beredarnya transkip rekaman yang diduga berisi rekayasa kasus Chandra-Bibit. Sebab, bisa saja para pegawai KPK yang terkait dengan penyadapan bisa diseret-seret.
Seorang sumber yang dekat dengan pejabat KPK mengungkapkan bahwa keresahan akibat konflik itu terus merayap di kalangan karyawan. Mereka amat menunggu ketegasan sikap pimpinan. Dia menceritakan, saat Polri memutuskan penahanan Bibit dan Chandra, seluruh pejabat struktural berkumpul menghadap lima pimpinan. Mereka mendesak agar ada keputusan. “Kalau tak bersikap, mereka dan lima pimpinan harus mengundurkan diri malam itu juga,” ungkap sumber itu menirukan sikap para pejabat strukturaln
Namun, beberapa pimpinan mengajukan pertimbangan. Kalau memilih mundur, maka hari itu merupakan kemenangan koruptor. “Tapi ada yang berhasil meyakinkan untuk memilih mundur kalau persoalan makin kebablasan,” ujarnya. Pilihan mereka jelas. Apabila maju terus seperti sebelumnya mereka dibayangi kriminalisasi dari polisi.
Malam itu, sejumlah pejabat struktural mendesak tetap ada sikap pimpinan KPK atas penahanan Bibit dan Chandra. “Mereka mengharapkan statemen menyesal dengan penahanan itu. Tapi yang muncul ternyata hanya keprihatinan saja,” ucapnya sambil mewanti-wanti namanya tak dikorankan.
Sebelumnya dalam konferensi pers Kamis (29/10), kata pertama yang diungkapkan Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean adalah prihatin dengan penahanan dua kolega mereka. Meski demikian sikap ini sudah menunjukkan kemajuan dibandingkan sebelumnya. Sebab, sejak mereka dilantik Presiden SBY, sama sekali tak ada pernyataan terhadap kriminalisasi Chandra dan Bibit itu. Dihubungi media saja, mereka juga ekstra sulit.
Semangat para karyawan sedikit terpompa saat lima pimpinan KPK berani mengajukan penangguhan penahanan. Meskipun sikap itu juga diwarnai dengan perdebatan alot. Sumber lain menerangkan kondisi psikologis karyawan lebih tertekan lagi. Ratusan karyawan yang 80 persennya anak muda itu mengikuti berita penahanan Bibit dan Chandra dengan perasaan resah.
Saat ini, mereka amat yakin bahwa Bibit dan Chandra sama sekali tak menerima uang yang dituduhkan itu. Sejak kasus itu meruap ke publik, diam-diam KPK membentuk penyelidikan informal untuk menelusuri kasus itu. Hasilnya jelas, sama sekali tak ada aliran dana kepada mereka berdua.
“Kalau pimpinan saja bisa dikriminalisasikan seperti itu bagaimana dengan kami,” ujar seorang karyawan. Sejak kasus itu mencuat, beberapa Direktur dan Deputi KPK juga berpindah ke kantor lain. Ini mengakibatkan komisi membuka lowongan baru untuk posisi itu di sebuah surat kabar nasional.
Sejumlah karyawan, kata sumber itu, mulai mengincar bisa berkarir di tempat lain. “Banyak yang melamar ke sana-sini,” jelas pria berkacamata itu. Dalam kasus itu, polisi telah memeriksa banyak saksi dari KPK. Mereka khawatir turut menjadi korban kriminalisasi. “Kami khawatir sekali. Padahal kami menjalankan tugas dengan benar sesuai undang-undang,” keluhnya.
Sejumlah perwira polisi yang ditempatkan di lembaga itu juga resah. “Kalau begini terus, mending saya balik lagi jadi Kanit Reskrim atau Kapolsek saja,” jelas salah seorang penyidik. Di KPK, saat ini ada 126 penyidik bantuan polisi.
Belum sampai keresahan itu mereda, Kapolri Bambang Hendarso Danuri memberikan pernyataan yang membikin mereka ketar-ketir lagi. Kapolri memerintahkan kepada resersenya untuk mengusut pihak-pihak yang membocorkan rekaman. Kapolri juga menguji apakah penyadapan yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur. “Ini membikin mereka lebih khawatir lagi. Anak-anak muda itu tak bisa tidur meskipun mereka bekerja sesuai aturan,” katanya. Padahal niat mereka tulus, membebaskan negara dari kanker korupsi.
Di tempat terpisah Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo mengungkapkan bahwa KPK tetap bekerja normal. “Kami tetap normal pemberantasan korupsi masih jalan terus,” jelasnya.
Plt pimpinan KPK Waluyo menegaskan sikap KPK dalam kasus ini tegas. “Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan,” jelasnya di gedung KPK kemarin.
Sementara itu besarnya dukungan masyarakat pada kasus penahanan Bibit Samad dan Chandra M Hamzah disikapi serius oleh Menkopolhukam Djoko Suyanto. Kemarin, mantan Panglima TNI itu mengundang Kepala BIN Sutanto, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderap Djoko Santoso,” Mendagri Gumawan Fauzi, dan perwakilan Deplu.
“Rapat menyikapi dinamika yang berkembang akhir-akhir ini. Dalam pembicaraan tadi tidak membicarakan kasus. Akan tetapi lebih besar dari itu bagaimana sistem proses pengadilan dan hukum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto usai rakor. Pemerintah, kata alumnus Akabri 1973, tidak ingin dinamika yang berkembang yang kini menjadi perhatian masyarakat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. “Jadi soal itu, kasus ini bagaimana dan menjadi apa, itu sudah sampai materi yang akan proses yang akan kita cermati untuk satu dua hari ke depan,” katanya.
Pemerintah mencermati masalah ini agar tidak menimbulkan ekses sosial yang menimbulkan keresahan yang lebih besar sehingga membuat program-program pemerintah tidak berjalan. “Bukan berarti kita mengurangi aspek demokrasi. Mau berpendapat silahkan, unjuk rasa juga diperbolehkan, kemudian mengambil aksi untuk mendukung dan tidak, silakan. Tetapi kita harus berpikir pada tataran yang lebih besar daripada itu. Apakah kita ingin peristiwa-peristiwa 10 tahun lalu. Atau mari kita ikuti proses hukum sesuai yang ada, di sisi lain kita juga meneruskan derap langkah pembangunan kita,” katanya.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos (grup Sumut Pos), dalam rapat kemarin Kepala BIN melaporkan adanya kemungkinan demonstrasi besar-besaran mendukung Bibit dan Chandra. “Semua informasi di lapangan dilaporkan langsung ke Menkopolhukam sebagai pengendali utama,” kata sumber itu.
Demonstrasi di Jakarta dilaporkan akan membesar mulai pekan depan. “Tadi, sudah ada laporan dari elemen mana saja dan berapa estimasi massanya,” kata sumber itu. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memilih bungkam usai rapat. Dengan wajah masam, Kapolri buru-buru meninggalkan wartawan. “No comment, no comment,” katanya.
Gur Dur Dukung KPK
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur mendukung lembaga antikorupsi itu untuk maju terus pantang mundur. “Ngapain takut, polisi juga orang,” kata Gus Dur saat berkunjung ke kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (31/10).
Gus Dur menyambangi KPK untuk memberi dukungan moral kepada lembaga antikorupsi yang sedang didera banyak masalah itu. Kedatangan tokoh Nahdatul Ulama itu pun dirasa memberi kekuatan kepada KPK.
Selain itu, Gus Dur juga menyatakan kesiapannya untuk menjamin penangguhan penahanan untuk Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dukungan ini menambah panjang deretan tokoh nasional yang rela pasang badan untuk dua pimpinan KPK nonaktif itu.
Staf khusus presiden bidang hukum, Denny Indrayana mengaku tidak benar bila presiden berupaya melemahkan KPK. Yang ada, justru presiden ingin menjaga eksistensi KPK. “Buktinya, presiden menolak ide pencabutan kewenangan penuntutan dan penyadapan oleh KPK, karena bila penuntutan dan penyadapan dihilangkan, sama halnya mematikan KPK,” kata Denny saat Diskusi bertema ‘Drama Penahanan Bibit-Chandra’ yang digelar di Pakubuwono, Jakarta, kemarin (31/10). (git/fal/rdl/sam/jpnn)
Subscribe to:
Posts (Atom)